Apa itu Waralaba (Franchice)?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2007

Pasal 1
Ayat 1
Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian Waralaba.

Ayat 2
Pemberi Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberika hak untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimilikinya kepada penerima Waralaba.

Ayat 3
Penerima Waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi Waralaba untuk memanfaatkan dan/atau menggunakan Waralaba yang dimiliki pemberi Waralaba

Pasal 3
Waralaba harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a.Memiliki ciri khas usaha
b.Terbukti sudah memberikan keuntungan
c.Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/atau jasa yang ditawarkan ysng dibuat secara tertulis
d.Mudah diajarkan dan diaplikasikan
e.Adanya dukungan yang berkesinambungan, dan
f.Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar

Pasal 8
Pemberi waralaba wajibmemberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional, manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada Penerima Waralaba secara berkesinambungan

Pasal 9
Ayat 1
Pemberi waralaba dan penerima waralaba mengutamakan penggunan barang dan/atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan/atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba

Ayat 2
Pemberi waralaba harus bekerja sama dengan pengusaha kecil dan menengah didaerah setempat sebagai penerima waralaba atau pemasok barang dan/atau jasa sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba.

Pasal 10
Ayat 1
Pemberi waralaba wajib mendaftarkan prospektur penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba

Pasal 11
Ayat 1
Penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba

Pasal 16
Ayat 1
Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya masing-masing dapat mengenakan sangsi administrative bagi pemberi waralabadan penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8, pasal 10, dan/atau pasal 11.

Ayat 2
Sanksi dapat berupa
a.peringatan tertulis
b.Denda dan/atau
c.Pencabutan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW)

Pasal 17
Ayat 1
Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 huruf a, dikenakan kepada pemberi waralaba dan penerima waralaba yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 8, pasal 10, dan pasal 11.

Pasal 18
Ayat 1
Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 huruf b, dikenakan kepada pemberi waralaba yang tidak melakukan pendaftaran prospektus penawaran waralaba sebagaimana yang diamaksud salam pasal 10 atau penerima waralaba yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian waralaba sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 setelah diterbitkannya surat peringatan.

Ayat 2
Denda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan paling banyak Rp 100.000.000.

Ayat 3
Sanksi administrasi berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 2 huruf c, dikenakan kepada pemberi waralaba sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ke tiga.